juliari batubara korupsi dana bansos covid-19 sebesar 17 M, apakah hukuman mati cuma slogan?

tegas pemerintah tentang pemberantasan korupsi khususnya di indonesia, akhir-akhir ini di temukan sebuah kasus yang bukan main-main, yaitu 17 Milliar dana covid-19 dalam kasus suap terdakwa juliari batu bara

pemerintah menganggarkan dana total RP. 204,95 triliun untuk musim pandemi pada tahun 2020, dan kementrian sosial mendapatkan 127,2 triliun yang di sebarkan melalui enam program

enam program tersebut di antaranya

  • program PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar RP. 36.713 triliun.
  • PBS (Program Bansos Sembako) khusus untuk wilayah jabodetabek sebesar Rp.6,49 triliun.
  • BPNT (Program Kartu sembako) senilai Rp. 42 triliun.
  • program beras untuk KPM (Kelompok Penerima Manfaat) sebesar Rp. 4,5 triliun
  • program beras untuk KPM (Kelompok Penerima Manfaat)non PKH sebesar Rp. 4.5 triliun
  • program bansos non tunai di luar jabodetabek dengan nilai sebesar Rp. 32,4 trilliun.

note: itu di atas uang semua lo guys memang untuk kalian yang terdampak pandemi mulai dari korban PHK massal, hilangnya pekerjaan, dll. ini bukan program give away dengan syarat kalian harus follow akun pemerintah ya, kwkw.

tapi sebelumnya viral di televisi juga di youtube tentang statement dari ketua KPK yaitu bapak firli bahuri bahwa beliau mengingatkan kepada siapapun yang menjadi tikus berdasi di musim pandemi ini akan di hukum mati.

beliau menegaskan, bahwa statement ini bukan main-main, bahwa siapapun yang tertangkap nantinya akan di ancam hukuman mati, atau langsung di ekskusi mati.

ya skilas pernyataan bapak ketua KPK seperti masnya mimin yaitu kim jong un ya, tapi itu hal sangat positif sih untuk memberantas korupsi di negara berflower yang mempunyai kode +62 ini.

statement tersebut juga di kuatkan oleh bapak mahfud MD selaku menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menurut beliau siapapun yang korupsi di masa pandemi wajib di hukum mati.

“Saya ingatkan ya, menurut undang-undang Tindak Pidana Korupsi, ancaman paling tinggi adalah seumur hidup. tapi karena sekarang masa pandemi maka ancaman hukuman ini diberlakukan dengan berdasarkan Undang – undang yang berlaku saat ini,”tutur Mahfud md di Rapat Koordinasi Nasional dan Pengawasan Intern di bulan juni yang lalu.

dan taraa., bagaimana dengan kasus suap dana covid 19 sebesar 17 milliar saat ini?

di kutip dari twitternya ferdiansyah bahwa pemerintah kebanyakan slogan untuk kasus hukuman mati terdakwa koruptor apalagi masyarakat indonesia saat ini benar-benar membutuhkan dana tersebut untuk tambahan dana sebagai penyambung hidup di masa pandemi.

Menjelang Hari Antikorupsi sedunia, coba cari, negara mana yg berhasil berantas korupsi dg hukuman mati? Belum lagi jika kita lihat sudut pandang kerugian masyarakat sbg KORBAN KORUPSI. Pasal Suap & 12i yg dgunakan KPK dlm OTT Kemensos kmarin cukup tepat. Ancaman maks seumur [email protected](6 desember 2020).

banyak juga komentar pedas netijen yang mengkritik pemerintah saat ini dalam masalah pemberantasan korupsi seperti salah satu contohnya yaitu akun twiter @catatan_ali7 : “sekarang pemerintah pakai pasal darurat, kwkw” ada juga dari akun twiter @akhmadfarisi:”sekarang pemerintah kebanyakan slogan and then endingnya cuma pencitraan, dan banyak lagi kritikan pedas lainnya dari netijen kita.

hukuman mati secara umum biasanya muncul di dua statement, yang pertama untuk menakut-nakuti para koruptor anjay karena sampai saat ini angka kasus koruptor di indonesia semakin meningkat, yang kedua memang komitment pemerintah atau keseriusan dalam memberantas korupsi

intinya di tread ini ferdiansyah mengingatkan bahwa sampai saat inipun tidak negara yang berhasil menghukum mati para koruptor, kecuali korea utara

share this for indonesia..

Baca juga :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

eleven − 7 =